PORTAL PROBOLINGGO - Konflik Polisi dan FPI memang mengejutkan masyarakat, pasalnya dari konflik tersebut terdapat 6 orang yang harus meregang nyawa.
Hingga kini, peristiwa penembakan Laskar FPI oleh polisi masih terus memanas.
Sejak kepulangan Habib Rizieq ke tanah air, tak bisa dipungkiri bahwa ia selalu menjadi pusat perhatian.
Baca Juga: Kasus Penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek, Jazilul Fawaid Minta Polisi Usut Asal Usul Senpi
Namanya selalu menghiasi berita di tanah air, yang hingga kini masih terus diperbincangkan.
Berbagai tokoh mulai menyuarakan pendapatnya terkait konflik antara FPI dan Polisi ini, salah satunya adalah menteri orde baru.
Dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari Jurnal Presisi dengan artikel berjudul Tren Mengkhawatirkan! Mantan Menteri Orde Baru dan Gus Dur ini Cemas efek Konflik Polisi vs FPI, analisis mengejutkan datang dari mantan menteri era Orde Baru dan Gus Dur ini, Sarwono Kusumaadmatja.
Baca Juga: Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk Berbagi Perasaan Pahit Mereka Tentang Akhir 'Start Up'
Menurut mantan menteri Lingkungan Hidup dan Eksplorasi Kalutan ini menjelaskan bahwa ini bukan saja bentrok antara aparat dan sipil, namun dua aliran islam yang berbeda.
Dua kelompok yang dimaksud adalah sektarian dan inklusif (terbuka). Tren belakangan ini, menurutnya mengkhawatirkan karena banyak yang mempercayai pandangan sektarian ini.
"Mungkin kita dihadapkan pada konflik yang tak terhindarkan, dengan kelompok sektarian melawan kelompok inklusif.
Baca Juga: Lowongan Kerja Desember 2020, PT Rajawali Nusindo Membuka Posisi Bagi Minimal Lulusan S1
Apa yang paling saya khawatirkan adalah peningkatan pandangan sektarian secara meluas dengan peningkatan penerimaan pandangan ini oleh banyak orang." Katanya dilansir dari South China Morning Post pada Senin, 7 Desember 2020.
Di sisi lain, peneliti dari ISEAS-Yusof Institute dari Singapura, Quinton Temby menuturkan bahwa kejadian tersebut akan digunakan untuk membentuk narasi bahwa rezim Jokowi adalah tiran yang membenci agama islam.
"bentrokan baru-baru ini akan menyuplai kepada narasi bahwa pemerintah saat ini merupakan sebuah bentuk rezim tirani anti islam." katanya dilansir dari sumber yang sama.
Baca Juga: Pilkada 2020, Ini 15 Prokes yang Harus Diketahui, Salah Satunya Bawa Alat Tulis Sendiri
Menurutnya, FPI akan secara efektif menggunakan 6 orang laskar yang meninggal sebagai martir dalam propagandanya melawan rezim.
Irjen Pol. Fadli Imran menyatakan bahwa terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.
Penyerangan ini terjadi pada pukul 00:30 WIB di Tol Jakarta - Cikampek km 50.
Menurut lulusan Akpol 1991 ini tersebar informasi melalui berbagai sumber, salah satunya WAG bahwa akan terjadi pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan kepada MRS.
Baca Juga: Intip Profil Hwang Inyeop 'Seojoon' True Beauty, Awalnya Dihina Kini Dipuja Berkat '18 Again'
"Karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang." ungkapnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang dikutip dari Antara, 7 Desember 2020.
Pria yang baru menjabat sebagai Kapolda Metro jaya, menggantikan Irjen Pol. Nana Sudjana ini menyatakan secara tegas bahwa pihaknya tidak ragu dalam mengambil tindakan tegas.
"Apabila tindakan menghalang-halangi membahayakan keselamatan jiwa petugas, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas."
Sejauh ini, kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah mobil yang rusak akibat dipepet dan ditembak oleh kelompok tersebut.
Baca Juga: Cak Nun Desak Jokowi Lakukan Ini Terkait Polemik Penembakan 6 Laskar FPI
Seiring mengingkatnya perlawanan hukum kepada aparat keamanan ini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyatakan tidak akan segan-segan menindak tegas pendekatan premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas).
Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum di Indonesia oleh aparat keamanan dan negara tidak boleh tunduk pada upaya premanisme.
"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kami akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum.
Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan kemanan masyarakat," ujar Idham seperti dilansir dari Antara, Kamis 3 Desember 2020.
elanggaran protokol kesehatan menjadi fokus utama di saat pandemi ini karena penularan wabah COVID-19 masih dalam kondisi mengkhawatirkan.
Polri menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan beberapa kegiatan yang menyebabkan kerumunan, seperti peringatan Maulid dan pernikahan anak Habib Rizieq dan kunjungan di Pondok Pesantren Markaz Syariah, Megamendung, Bogor - Jawa barat.
"Polri selalu mengedepankan asas Salus Populi Le Esto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi," kata mantan Kepala Bareskrim Polri ini.(Yudha/Jurnal Presisi)***