PORTAL PROBOLINGGO - Presiden Jokowi melakukan konferensi pers terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja kemarin melalui unggahan di instagram pribadinya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan beberapa poin yang perlu dibenarkan terkait apa yang telah beredar di masyarakat.
Pertama anggapan penghapusan standar upah kerja, Jokowi menyatakan hal itu tidak benar.
Baca Juga: 3 Masker Alami Untuk Wajah, Salah Satunya Pisang
"Saya ambil contoh terkait isu penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," ujarnya.
Selanjutnya mengenai standar perhitungan upah kerja, Jokowi juga mengatakan hitungan per jam itu tidak benar.
"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," ucap Jokowi pada video tersebut.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Diresmikan, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis Layangkan 5 Poin Penolakan
Baca Juga: Info Terkini Covid-19 Jawa Timur, 7 Wilayah Capai Ribuan Kasus, Cek Daerah Anda!
Selain itu Jokowi juga menegaskan jika masih berlaku berbagai macam cuti.
"Kemudian ada kabar yang menyebutkan semua cuti, cuti sakit, kawinan, khitanan, babtis, kematian dan melahirkan dihapuskan. Saya tegaskan itu tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," tegasnya.
Diakhir kesempatan, Jokowi juga menegaskan jika memang masih ada yang yang keberatan terkait UU Cipta Kerja, masyarakat boleh mengajukan uji materi ke MK.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jawa Barat, Sabtu 10 Oktober 2020, Waspada Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
Baca Juga: Ramalan Zodiak Pisces Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2020, Istirahatkan Fisik dan Mentalmu
"Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK," pungkasnya. ***