Network
Ia menilai bahwa Indonesia ini merupakan negara demokratis, dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia.
Mahfud juga menambahkan, negara jika akan menggunkan kekuatan negara, itu bisa saja terjadi. Akan tetapi negara belum menggunakan hal tersebut, hal ini yang membuat pemerintah dinilai gamang dalam menangani kasus HRS.
Baca Juga: Sambil Terisak Menahan Tangis, Gus Mus Sampaikan Permohonan Ini Pada Habib dan Tokoh Agama Indonesia
Presiden Joko Widodo juga diketahui, menginstruksikan untuk menjamin hak-hak hukum HRS. Oleh karena itu, pemerintah menangani kasus tersebut dengan persuasif.
“Sampai di bandara orang boleh jemput, dan tidak ada perusakan. Yang terjadi adalah adanya kerusakan. Antar sampai pulang, jangan diganggu. Kalau perhitungan Google dengan drone, yang hadir 13.621 orang, bukan 3 juta orang,” jelas Mahfud.
Dia juga menjelaskan saat ini, pemerintah terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak HRS guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Baca Juga: Addie MS Beri Sindiran Tajam dan Singgung Bu Risma Terkait Mensos Juliari P Batubara yang Ditangkap
Selain itu, Menkopolhukam juga menegaskan akan melakukan pergantian jika aparat dinilai tidak tegas dalam menangani suatu kasus pelanggaran.***(Penulis Indah Nurlaeli/Jurnal Presisi)
Artikel Rekomendasi