Network
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas juga diminta Jokowi untuk melakukan terlebih dahulu uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.
Jokowi menyampaikan bahwa perkiraannya terkait pemberian vaksin kepada masyarakat nanti, melihat sejumlah proses tersebut yang memakan waktu, proses vaksinasi massal baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.
Baca Juga: Kuota Internet Gratis Kemendikbud Akan Disalurkan Bulan Ini, Segera Cek Nomormu!
"Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa distribusi vaksinasi merupakan hal yang tidak mudah. Setiap vaksin dari produsen yang berbeda juga memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda.
Hal tersebut yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah dengan baik untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.
Baca Juga: Buruan Cek! BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta Bisa Cek di info.gtk.kemendikbud.go.id
"Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi Covid-19 apabila dibutuhkan.
"Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan ya saya siap," ujar Jokowi.***
Artikel Rekomendasi