PORTAL PROBOLINGGO - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan penghargaan. Kali ini penghargaan datang dari Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.
Jakarta mendapat penghargaan untuk kategori Bhumandala Kanaka Simpul Terbaik dan Bhumandala Kencana Geoportal terbaik kategori Provinsi.
Bhumandala Award ini merupakan penghargaan terhadap upaya pembangunan simpul jaringan informasi geospasial yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan membangun simpul jaringan.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta Kembali Dapat Penghargaan, Ini Kategori yang Diraih
Adapun penilaian kinerja simpul jaringan dilakukan dengan melihat pembangunan lima elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar, dan Sumber Daya Manusia.
Anies Baswedan mengungkapkan, penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI ini bukanlah ajang untuk bersaing satu sama lain, melainkan ajang untuk saling belajar.
“Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk ada stimulan agar terobosan-terobosan yang dilakukan di wilayah-wilayah yang kita kelola, di sektor-sektor yang kita kelola, itu dapat kesempatan untuk saling belajar dan saling membandingkan,” ujar Anies, Jumat, 27 November 2020 seperti dilansir dari siaran pers Pemprov DKI.
Baca Juga: Akhirnya Persija Jakarta Berhasil Susul Persib Bandung Dapatkan Lisensi Klub Profesional AFC
“Kami menempatkan penghargaan Bhumandala ini bukan semata-mata sebagai sebuah penghargaan untuk kita kejar saja, tetapi untuk kesempatan kita saling belajar dan prosesnya memberikan manfaat bagi kita,” tambahnya.
Anies menyebutkan perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah di Jakarta dapat menimbulkan kompleksitas masalah informasi tata ruang. Hal itu menurutnya harus di integrasi dengan baik.
Saat ini penduduk Jakarta jumlahnya 10,3 juta jiwa dan luas wilayahnya sekitar 662 km². Itu artinya per km2 menampung sekitar 15 ribu penduduk.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Akhirnya Buka Suara Terkait Penurun Baliho Habib Rizieq oleh Pangdam Jaya
"Apa salah satu tantangan utama yang kita hadapi? Yang kita hadapi adalah ada rasa kepemilikan atas data yang luar biasa pada setiap pengelola. Setiap SKPD itu tiap unit merasa memiliki data, sehingga mengintegrasikan itu salah satu tantangan terbesar,” ungkap Anies.
“Karena itu, pada waktu itu pesannya satu, bekerja dalam satu barisan, atau keluar dari barisan. Sederhana sekali. Kalau mau dalam satu barisan, ini penjurunya. Dan Alhamdulillah, kemudian kita semua kerja bersama," tuturnya.
Integrasi data yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menurut Anies sudah dimulai sejak 17 Januari 2018 lalu.
Baca Juga: Rekomendasi Sepeda BMX Murah November 2020 di Bawah Dua Juta
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini integrasi data yang dimiliki kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya diterapkan untuk membuat peta penyebaran Covid-19.
”Sekarang, Alhamdulillah dalam urusan perizinan termasuk dalam urusan kesehatan, bisa dilihat di corona.jakarta.go.id. Di situ ada peta sebaran kasus. Itu semua terjadi karena kita memiliki integrasi data lewat program Jakarta Satu,” jelasnya.
Ke depannya, menurut Anies, integrasi data yang dilakukan oleh Pemprov DKI dapat melihat rumah mana saja yang belum bayar PBB dan pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Kumpulan Lagu Daerah Betawi DKI Jakarta, Lengkap dengan Liriknya
“Ini kebetulan wilayah Gambir ini salah satu wilayah percobaan. Setiap rumah nanti akan kelihatan, kalau di peta kelihatan hijau berarti sudah bayar PBB, kalau warnanya belum hijau berarti PBB-nya belum lunas,” terang Anies.
“Nanti diberi warna juga kalau Pajak Kendaraan Bermotor-nya belum dibayar, jumlah PKB-nya berapa. Itu semua dalam proses pengintegrasian,” pungkasnya.***