PORTAL PROBOLINGGO - Pada Rabu, 9 Dsember 2020, telah dilaksanakan pemungutan suara di 270 daerah di seluruh Indonesia dalam rangka pilkada serentak.
Salah satu provinsi yang turut berpartisipasi dalam pilkada serentak adalah Jawa Tengah dengan 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemungutan suara.
Dikutip dari ANTARA, dari 21 kabupaten/kota penyelenggara, ternyata ada politik uang yang terjadi dan sedang dalam penyelidikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: 8 Rekomendasi Rumah Makan Enak di Probolinggo, Bisa Jadi Referensi Wisata Kuliner
Penyelidikan tersebut menurut keterangan Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin pada Minggu, 13 Desember 2020 dilakukan karena pihaknya menerima laporan soal adanya praktik politik uang di Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga.
Saat ini, pihak Bawaslu sedang terjun ke lapangan guna menelusuri lebih lanjut soal kebenaran laporan itu.
"Jadi sampai hari ini masih kami telusuri dan dalami, memang sudah ada beberapa yang diproses register, tapi rata-rata masih dalam proses penelusuran dan pendalaman," ujar Rofiuddin.
Baca Juga: Intip Manfaat Kemangi untuk Kesehatan, Salah Satunya Dapat Mengobati Diare
Lebih lanjut Rofiuddin mengatakan bahwa jika setelah penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana politik uang, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.
Tak hanya dugaan politik uang, Bawaslu Jateng juga saat ini tengah menangani kasus dugaan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pilkada bersama Bawaslu di masing kabupaten/kota yang saat ini tercatat ada 95 kasus dan 63 pelanggaran netralitas yang telah dilakukan 63 orang kepala desa.
Selain itu, di hari pemungutan suara, Bawaslu juga menemukan sejumlah pelanggaran di lokasi dan saat ini telah ditangani sesuai prosedur.
Baca Juga: Nonton Streaming One Piece Episode 954 Sub Indo Gratis: Zoro Keluarkan Pedang Terkuat Oden
"Hasil pengawasan teman-teman di daerah mereka masih menemukan adanya beberapa catatan, misalnya jumlah surat suara kurang dan formulir yang tertukar", kata Rofiuddin.***