Network
PORTAL PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Magelang diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membuat dokumen rencana operasi guna menjadi panduan penanganan darurat Merapi.
“Dengan adanya dokumen itu maka seluruh SKPD terkait memiliki persepsi arahan yang sama," ungkap Bidang Dukung Kaji Cepat Dan Perencanaan Operasi BNPB, Wing Prasetyo Adi, usai mengikuti rapat evaluasi bersama Sekda Kabupaten Magelang di Command Center, pada hari Senin, 16 November 2020 lalu.
Semua data yang telah disampaikan SKPD dalam rapat koordinasi penanganan darurat Merapi, dijadikan dokumen operasional. Namun perlu diakui bahwa, kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan darurat Merapi sudah baik.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Anies Baswedan Dicecar 33 Pertanyaan Selama 9 Jam
Kejadian erupsi tahun 2006 dan 2010 menjadi bahan belajar, sehingga Pemkab Magelang bisa mengambil langkah penanganan. Erupsi Gunung Agung dan Sinabung juga menjadi bahan pembelajaran.
“Hal yang baik dalam penanganan bisa coba diterapkan, bagaimana persiapannya baik terkait pengungsian maupun yang lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Update Harga Logam Mulia Emas Antam Hari Ini Rabu 18 November 2020 di Galeri 24
Hal yang perlu diperhatikan, ancaman tidak hanya datang dari erupsi Merapi, namun juga dari pandemi covid-19, serta intensitas hujan yang tinggi.
“Karena itu, dalam dokumen rencana operasi sebaiknya dimasukkan antisipasi penyebaran Covid-19 di tempat pengungsian agar tidak muncul klaster baru. Yang juga perlu diwaspadai adalah curah hujan yang tinggi," ujarnya.
Artikel Rekomendasi