Network
PORTAL PROBOLINGGO - Terkait Proses Hukum Edhy Prabowo yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra menyatakan Gerindra mempercayakan sepenuhnya kepada KPK.
Namun, DPP Partai Gerindra berharap upaya pemberian bantuan hukum kepada tersangka juga dapat dihormati, agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi dan dapat menjernihkan persoalan-persoalan yang disangkakan kepadanya.
Hal itu diungkapkan Muzani dalam video yang diunggah akun twitter @Gerindra di Jakarta, pada 27 November 2020.
Baca Juga: Selain 'Psycho' Red Velvet, Inilah 5 Lagu Girlband yang Dicintai Sekaligus Dibenci Netizen Korea
"Kami percaya sepenuhnya kepada KPK dalam menangani masalah ini. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya," ujar Muzani sebagaimana dikutip PORTAL PROBOLINGGO dalam video yang diunggah pada akun twitter @Gerindra.
Namun, Muzani juga menginginkan agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi, karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan (kepada)-nya.
Baca Juga: Dua Komedian Buatkan Website Pencalonan Trump Sebagai Presiden Tahun 2024, Ini Isinya
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, juga kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan, seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," kata Muzani.
Artikel Rekomendasi