Network
Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19, dan tidak hanya bertindak responsive atau reaktif.
Baca Juga: Ini Jenis Miras yang Dilarang dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol
"Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir," ujar Tito.
Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Minta Mahasiswa Jadi Mata dan Telinga
Keempat, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.
“Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian,” ujar Tito.***
Artikel Rekomendasi